Jambi, Kamis (7/07/23) - Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Masa aksi yang melakukan unjuk rasa tersebut bertujuan untuk menyoroti beberapa masalah dalam sistem penerimaan sekolah jalur zonasi.
Dalam tuntutannya, GSPI mengemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan orang tua di Provinsi Jambi terkait penerimaan sekolah jalur zonasi. Beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut antara lain:
1.Perjelas Penerimaan Sekolah Jalur Zonasi
GSPI menuntut agar pemerintah provinsi memberikan penjelasan yang lebih jelas terkait sistem penerimaan sekolah jalur zonasi. Banyak siswa dan orang tua yang mengeluhkan kurangnya transparansi dan ketidakjelasan dalam proses seleksi ini.
2.Solusi untuk Anak di Daerah yang Tidak Tercover oleh Jalur Zonasi
GSPI menginginkan solusi bagi anak-anak yang berasal dari daerah yang tidak tercover oleh jalur zonasi. Mereka khawatir bahwa anak-anak tersebut akan kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak.
3.Pertanggungjawaban dalam Kasus Pelanggaran Prosedur PPDB
GSPI menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila ada pihak yang ketahuan melanggar prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mereka menekankan pentingnya adanya sanksi yang tegas untuk mencegah terjadinya praktik curang dalam sistem penerimaan sekolah.
4.Solusi untuk Daerah Lingkar Selatan yang Sulit Terjangkau oleh Jalur Zonasi
Daerah lingkar selatan di Provinsi Jambi diketahui memiliki masalah dalam akses ke sekolah negeri karena jarak zonasi yang jauh. GSPI meminta pemerintah untuk mencari solusi agar siswa-siswa dari daerah tersebut tidak terkucilkan dalam sistem penerimaan sekolah.
5.Perlakuan Adil bagi Siswa Berprestasi yang Gagal Masuk SMA Negeri
GSPI menyoroti ketidakadilan dalam sistem penerimaan sekolah yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi siswa berprestasi. Mereka mencontohkan kasus siswa dengan nilai di bawah 84 dapat diterima di SMA negeri, sementara siswa dengan prestasi nilai 84 gagal masuk. GSPI meminta agar adanya solusi yang merata bagi semua siswa berprestasi.
6.Tanggung Jawab terhadap Anak-anak dari Keluarga Ekonomi Menengah Ke Bawah
Mereka juga menanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak dari keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah yang tidak mampu mengakses pendidikan swasta. GSPI mengkhawatirkan adanya anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena tidak memiliki akses yang memadai.
7.Kepedulian Pemerintah terhadap Cerdasnya Anak Bangsa
GSPI menyoroti konstitusi yang mengamanatkan agar anak bangsa di cerdaskan. Mereka mengajukan pertanyaan apakah pemerintah akan tetap menutup mata terhadap banyaknya anak bangsa yang tidak mampu mengeyam pendidikan karena sistem yang dianggap kejam dan tidak adil, terutama di Provinsi Jambi.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Kepala Kasi Kurikulum SMK, Pak Harmoni, mengakui bahwa pemerintah saat ini menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah pendidikan. Setiap tahun, jumlah lulusan SMP sederajat mencapai 12 ribu siswa, namun kapasitas sekolah hanya mampu menampung 6.000 siswa per tahun.
Pak Harmoni berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi kepada Kepala Dinas Pendidikan yang saat ini sedang berada di luar kota. Ia juga menanggapi kekhawatiran massa aksi terkait praktik curang di lapangan dengan menegaskan bahwa pihak berwenang akan bertanggung jawab jika terbukti ada pelanggaran dalam proses penerimaan siswa baru.
Perwakilan GSPI menyambut baik tanggapan dari Dinas Pendidikan dan berharap agar tuntutan mereka segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang nyata untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh siswa di Provinsi Jambi.
